Soal Kepastian Hukum Pemilu(Kada)

Oleh: Ervan Kusindarto Direktur Index Pemilu   Asas kepastian (predictable procedure) menjadi pilar tegaknya integritas proses dan hasil pemilu. Tetapi, bagaimana apabila justru aturan pemilu menjadi sumber ketidakpastian hukum itu sendiri? Pertanyaan ini cukup relevan dalam menjelaskan persoalan hukum acapkali muncul ketika tahapan pelaksanaan pemilu telah berjalan. Sulit kiranya menghasilkan proses dan hasil pemilu

Perilaku Memilih Masyarakat Post-industrial

Oleh: Ervan Kusindarto Direktur Index Pemilu   Partai politik sebagai pilar demokrasi. Keberhasilan partai politik dalam pemilihan umum ditentukan oleh strategi politik yang terus berkembang dan beradaptasi terhadap perubahan perilaku memilih sebagai wujud perkembangan masyarakat. Perubahan atau pergeseran perilaku politik dapat dilihat dalam dua periode yaitu dekade abad ke-19 dengan masyarakat industrial dan

PHPUD di “Tangan” MK: Bagaimana Penanganannya?

Oleh: Ervan Kusindarto Direktur Index Pemilu   Prestasi dalam angka ditunjukkan data statistik sejak 2008 – Maret 2013 total putusan PHPUD mencapai 514 perkara terdiri dari 57 perkara dikabulkan dan 329 perkara ditolak. Ketepatan setiap tahapan persidangan menjamin asas kepastian setiap proses dan prosedur berjalan cepat dan adil. Tidak banyak waktu yang diberikan konstitusi

Money Politic dan Perilaku Korupsi

Oleh: Ervan Kusindarto Direktur Index Pemilu   Biaya Pemilu 2014 diperkirakan lebih mahal daripada Pemilu 2009. Biaya politik yang tinggi itu juga diduga menjadi salah satu penyebab maraknya korupsi. Misal, caleg PDIP Dapil Jawa Timur VI yang telah mengeluarkan biaya Rp. 1,5 milyar hingga Rp. 2 milyar gagal masuk parlemen karena maraknya jual

Penanganan Perkara Pemilu Harus Lebih Selektif

Oleh: Ervan Kusindarto Direktur Index Pemilu   Carut-marut pelaksanaan pemilu legislatif 9 April lalu berbuntut panjang. Tidak sedikit parpol maupun caleg merasa tidak puas. Karena tingginya pelanggaran dan penyimpangan yang merugikan perolehan suara serta penetapan pemenang pemilu. Catatan setidaknya 654 TPS tersebar di 303 kelurahan/desa, 107 kecamatan, 68 kabupaten dan 17 provinsi dilakukan pemungutan

Menjaga Integritas Mahkamah Konstitusi

Oleh: Ervan Kusindarto Direktur Index Pemilu   Amanah UUD 1945 Pasal 24C menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang megadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. Wenangan utama yang dimiliki MK sebagai amanah UUD 1945 antara lain 1). Menguji undang-undang terhadap UUD; 2). Memutuskan sengketa kewenangan terhadap lembaga negara

Kepastian Hukum Sengketa Peserta Pemilu 2014

Oleh: Ervan Kusindarto Direktur Index Pemilu   Keputusan Bawaslu 012 tahun 2013 mengabulkan permohonan keberatan PKPI. Melalui persidangan Ajudiksi, Bawaslu berpendapat bahwa PKPI telah memenuhi ketentuan syarat pengajuan parpol sebagai peserta pemilu 2014. Sengketa pada tahapan penentuan peserta pemilu sudah berlangsung lama. Pertama, saat terjadi gugatan atas penetapan hasil verifikasi administrasi dan faktual oleh

Memutus Rantai Politik Dinasti

Oleh: Ervan Kusindarto Direktur Index Pemilu   Konsentrasi kekuasaan akan mengikuti hukum besi kekuasaan. Kalimat ini masih relevan menggambarkan situasi kekuasaan sekarang. Penyimpangan kekuasaan berujung pada kasus korupsi pejabat publik. Sebut saja kasus Bupati Klaten, Gubernur Banten di Jawa Barat, begitu juga terjadi kepada mantan Bupati Bangkalan di Jawa Timur. Peran sentral kepala daerah

Kemunduran Demokrasi Langsung

Oleh: Ervan Kusindarto Direktur Index Pemilu   RUU Pemilu diajukan sebagai perubahan UU/8/2012, memperkenalkan istilah sistem proporsional terbuka terbatas menggantikan sistem proporsional terbuka. Perbedaan varian sistem proporsional dafatr calon (Daftar PR) terletak pada model daftar calon dan formula pemilihan. Tertutup artinya daftar calon tidak dicantumkan di kertas suara, pemilih hanya mencoblos tanda gambar parpol.

Integritas Pemilu; Masukan RUU Pemerintah Daerah

Oleh: Ervan Kusindarto Direktur Index Pemilu Catatan pelaksanaan pemilukada tahun 2010, ditemukan lima jenis pelanggaran yang rawan mengancam demokrasi lokal. Pertama, perbedaan hasil perhitungan suara antara KPUD dengan Tim pasangan calon. Kedua, institusi KPUD berikut jajaran PPK, PPS dan KPPS tidak menjalankan tugasnya sesuai hukum, baik sebelum maupun setelah pemungutan suara. Ketiga,

Top